AD/ART


PENDIRIAN PERKUMPULAN

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

DESA             :  SEMUT

                                    KECAMATAN     :  WONOKERTO

                                    KABUPATEN       :  PEKALONGAN


PERNYATAAN WARGA

Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Desember 2008, menghadap nama-nama orang dari masyarakat peserta rembug warga pembentukan perkumpulan BKM, yang telah diberi kuasa oleh rembug warga Desa/Kel, atas nama seluruh masyarakat Desa/Kel nya untuk menandatangani dokumen Akta Pendirian perkumpulan.

  1. Bapak  Taryudi        pekerjaan Perangkat Desa Semut  bertempat tinggal di Rt 05 Rw 02
  2. Bapak   Tarmuji       pekerjaan Wiraswasta                  bertempat tinggal di Rt 04 Rw 02
  3. Ibu / Ny  Murniwati  pekerjaan Guru                           bertempat tinggal di Rt 03 Rw 01

Nama-nama penghadap di atas tidak memiliki hak atas aset-aset tetap maupun aset bergerak dari organisasi/lembaga ini di kemudian hari.

Penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, dengan ini lebih dahulu menerangkan;

  • Bahwa para anggota lembaga kepemimpinan kolektif Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang diberi nama  ‘NOTO JOYO”. berkedudukan di Desa/ kel Semut  yang selanjutnya akan disebut BKM, pada tanggal 11 November 2008, dimulai pukul 19.30  Wib  sampai pukul 23.30 Wib bertempat di Balai Desa Semut  telah mengadakan rembug warga Desa dan  telah dibuat suatu risalah (notulen)-nya yang bermeterai cukup pada minuta akta ini;
  • Bahwa atas nama masyarakat Desa/Kel  Semut  mengutus ketiga penghadap yang telah diberi kuasa untuk menghadap kepada saya notaris terdiri dari unsur 1. Panitia Pembangunan BKM, 2. Koordinator BKM, 3. Relawan, guna melakukan pencatatan Anggaran Dasar BKM hasil rembug warga; dan
  • Bahwa Anggaran Dasar yang telah disahkan tersebut selengkapnya dilampirkan bersama ini.                

                                                                                     Semut,04 Desember 2008

Meterai

6.00

Wakil BKM                                                           Wakil Panitia Pemilihan

                Taryudi                                                                      Tarmuji

         Koordinator BKM                                       Panitia Pemilihan BKM

  Wakil Masyarakat

Waryono

  Relawan

MUKADIMAH

Persoalan kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan, dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Di lain pihak kemiskinan juga dimungkinkan terkondisi oleh struktur maupun kultur masyarakat yang bersangkutan, yang relatif tidak mudah dikenali, terlebih oleh masyarakat sendiri. Padahal dengan pengenalan terhadap masalah kemiskinan itu maka niscaya masyarakat yang bersangkutan akan memiliki bekal yang lebih baik untuk menangani masalah yang dihadapi.

Disebabkan oleh besaran dan kompleksitasnya, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral yang terpusat, seragam dan berjangka pendek. Pemerintah, dunia swasta, atau kelompok peduli  lainnya lebih tepat berfungsi sebagai fasilitator terhadap kiprah masyarakat dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Salah satu pendekatan penanganan masalah kemiskinan melalui PNPM-MP dengan membangun keberdayaan menuju masyarakat mandiri melalui penguatan lembaga lokal, yang secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM dibangun oleh dan untuk masyarakat sendiri melalui mekanisme yang sarat dengan nilai-nilai universal kemanusiaan dan prinsip-prinsip universal kemasyarakatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut disusunlah Anggaran Dasar BKM ini sebagai panduan atas langkah dan kegiatannya. Hal-hal yang lebih rinci, teknis, atau bersifat penjabaran, dimuat dalam  Anggaran Rumah Tangga (ART) yang merupakan satu kesatuan yang tidak  terpisahkan dengan Anggaran Dasar ini

ANGGARAN DASAR

BAB I

Nama, Kedudukan dan Waktu

Pasal 1

(1)    BKM ini bernama “NOTO JOYO” yang selanjutnya disebut BKM “NOTO JOYO”.

(2)    BKM “NOTO JOYO” berkedudukan di Kelurahan/Desa Semut KecamatanWonokerto  Kabupaten Pekalongan.

(3)    BKM  “NOTO JOYO” didirikan pada hari Kamis tanggal 25 bulan 11 tahun 2008 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya

BAB II

BENTUK DAN SIFAT LEMBAGA

Pasal 2

(1)    BKM adalah perhimpunan, yang merupakan lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga.

(2)    BKM merupakan milik seluruh masyarakat desa/kelurahan, dan bukan milik pemerintah, perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, dan merupakan wadah sinergis seluruh masyarakat warga kelurahan/desa.

BAB III

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

(1)    BKM berazaskan Pancasila.

(2)    Landasan dan dasar filosofis lembaga ini adalah memberdayaan masyarakat untuk dapat menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan.

BAB IV

VISI, MISI,DAN NILAI-NILAI SERTA PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Visi dan Misi

(1)    Visi BKM adalah terciptanya organisasi masyarakat warga (civil society organization) di tingkat lokal (kelurahan/desa) yang memiliki kemampuan strategis untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara mandiri, efektif & berkelanjutan.

(2)    Misi BKM adalah membangun masyarakat melalui penguatan kelembagaan lokal agar menjadi penggerak, motivator dan inisiator terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk secara mandiri melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; termasuk dengan menjalin kerjasama sinergis dengan pihak lain, baik pemda (pemerintah daerah), dunia usaha, maupun kelompok perduli.

Pasal 5

Nilai-Nilai

BKM berpegang pada nilai-nilai universal kemanusiaan yang dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan, yakni:

  1. Kejujuran dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan
  2. Keadilan dalam menetapkan kebijakan, menjawab dan memenuhi kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin,
  3. Kesetaraan dalam pelibatan masyarakat miskin dengan tidak membeda-bedakan latarbelakang, asal usul, agama, status, jenis kelamin,
  4. Kebersamaan semua warga masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, lapisan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mendorong tumbuhnya kepedulian dan gerakan masyarakat
  5. Kerelawanan/ikhlas dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
  6. Dapat dipercaya semua pihak.

Pasal 6

Prinsip-Prinsip

BKM dalam melaksanakan kegiatannya menerapkan prinsip-prinsip universal kemasyarakatan, yakni:

  1. Demokratis; dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, sehingga keputusan yang diambil secara kolektif dan demokratis.
  2. Partisipasi; dalam tiap langkah kegiatan dilakukan secara partisipatif (melibatkan banyak pihak dari seluruh kalangan) sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui mekanisme bekerja sama.
  3. Transparansi dan akuntabilitas; dalam proses manajemen organisasi masyarakat, sehingga masyarakat belajar dan “melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya.  
  4. Desentralisasi; dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat sehingga putusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)    Membangun organisasi masyarakat warga (OMW atau civil society organization) yang layak dan mampu memberikan pelayanan dan wadah perjuangan masyarakat miskin untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunana permukiman;

(2)    Mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memperkuat keswadayaan masyarakat warga.

(3)    Menumbuhkembangkan pemberdayaan sosial kemasyarakatan, ekonomi lokal berbasis keluarga, pemberdayaan sarana dan prasarana dasar lingkungan.

(4)    Meningkatkan jaringan kerjasama antar lembaga masyarakat dalam koordinasi dan keterpaduan penanggulangan kemiskinan.

BAB VI

PERAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Peran

(1)    Peran BKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara:

  1. Melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan
  2. Memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar serta lingkungan bagi masyarakat miskin.

(2)    Menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun sinergi, prakarsa dan kemandirian masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan mewujudkan harkat kemanusiaan;

Pasal 9

Tugas dan Fungsi

(1)    Tugas pokok BKM adalah:

  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan, termasuk penggunaan dana BLM program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
  2. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis);
  3. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM, termasuk penggunaan dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
  4. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi;
  5. Memverifikasi penilaian yang telah dilakukan oleh unit-unit pelaksana dan memutuskan proposal mana yang diprioritaskan didanai oleh dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya atau dana-dana lain yang dihimpun oleh BKM, atas dasar kriteria dan prosedur yang disepakati dan ditetapkan bersama;
  6. Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di kelurahannya;
  7. Menjamin dan mendorong peranserta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis;
  8. Membangun tranparansi kepada masyarakat khususnya dan pihak luar umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulan serta rapat-rapat terbuka, dan lainnya;
  9. Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor external/independen serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat;
  10. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat;
  11. Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang berada di bawah kendali BKM;
  12. Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah kelurahan setempat, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
  13. Mengawal penerapan nilai-nilai dasar, dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan ;
  14. Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan/atau pembangunan kelurahan dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal);
  15. Merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas lingkungan serta permukiman yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat;
  16. Memfasilitasi pengembangan networking (jejaring) kerjasama dengan berbagai potensi sumber daya yang ada di sumber-sumber luar masyarakat setempat.

(2)    Fungsi BKM adalah

  1. Sebagai roda penggerak masyarakat warga untuk senantiasa menggali dan melembagakan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bersifat universal, prinsip-prinsip kemasyarakatan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan;
  2. Sebagai penggalang solidaritas dan kesatuan sosial warga untuk membangun gerakan kepedulian dan kebersamaan masyarakat menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri berkelanjutan;
  3. Sebagai pengorganisir segenap potensi masyarakat yang disinergikan untuk optimalisasi penanganan masalah kemiskinan dan pembangunan lingkungan perumahan permukiman di wilayahnya;
  4. Sebagai sebagai motor penggerak dan agen perubahan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat yang lebih kondusif bagi upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman;
  5. Membudayakan sikap keberpihakan pada masyarakat miskin (pro poor), terutama dengan melembagakan proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan, ikhlas, dan akuntabel melalui mekanisme kolektif dan partisipatif;
  6. Bertindak membangun gerakan kepedulian dan relawan-relawan masyarakat dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial yang dilandasi keikhlasan/kerelawanan, kepedulian, keberpihakan pada warga tertinggal dan komitment kemajuan bersama;
  7. Berperan sebagai lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang mampu bekerjasama dan mengembangkan jaringan dengan pihak luar masyarakat, termasuk dengan pemerintah kota/kabupaten setempat, baik untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakili, maupun dalam rangka mengakses berbagai potensi sumber daya yang ada di luar untuk melengkapi sumber daya yang dimiliki masyarakat (partnership dan channeling programme);
  8. Berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat melalui pengembangan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) dengan mengoptimalkan peran relawan-relawan setempat sebagai motor penggerak masyarakat untuk membudayakan kontrol sosial dan kepedulian serta keberpihakan pada masyarakat miskin.

BAB VII

KEGIATAN BKM

Pasal 10

Kegiatan-kegiatan BKM mencakup kegiatan di bidang lingkungan, ekonomi dan sosial, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman.

BAB VIII

ORGANISASI BKM

Pasal 11

(1)    Pimpinan Kolektif BKM terdiri dari 9 sembilan, dan satu di antaranya dipilih sebagai koordinator.

(2)    Sekretariat, sebagai unsur pelaksana teknis harian yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan bekerja purna waktu serta tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota BKM serta unit-unit pengelola BKM.

(3)    Dalam pelaksanaan kegiatannya BKM wajib membentuk unit-unit pengelola, antara lain. Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang dipilih dan ditetapkan oleh BKM.

Pasal 12

Kesekretariatan

(1)    Kesekretariatan BKM adalah unsur pelaksanaan administrasi kegiatan sehari-hari yang dibentuk oleh BKM untuk memperlancar tugas dan fungsi BKM. Unsur pelaksana ini dibentuk oleh BKM sesuai dengan kebutuhan. Kesekretariatan ini  mempertanggung-jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BKM.

(2)    Mekanisme perekrutan staf sekretariat dilakukan BKM melalui rapat anggota BKM. Tatacara perekruten diatur dengan aturan tersendiri.

(3)    Tugas kesekretariatan adalah:

  1. Menyusun agenda rapat/pertemuan BKM;
  2. Membuat dan menyebarkan surat undangan;
  3. Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat/pertemuan BKM;
  4. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM ataupun pihak lain yang berkepentingan;
  5. Mencatat administrasi keuangan operasional BKM dan mencatat pengelolaan BLM;
  6. Melaporkan administrasi keuangan kepada BKM secara berkala;

Pasal 13

Unit-Unit Pengelola BKM

Unit-unit pengelola BKM memiliki tugas-tugas pokok sbb.

(1)    Unit Pengelola Lingkungan:

  1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia;
  2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia pembangunan;
  3. Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat dan terpadu.
  4. Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya; dan
  5. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL.

(2)    Unit Pengelola Sosial:

  1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Pantia;
  2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang sosial;
  3. Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/infokom;
  4. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D);
  5. Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan masal, dll; dan
  6. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program sosial UPS.

(3)    Unit Pengelola Keuangan:

  1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM Ekonomi;
  2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi;
  3. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan; dan
  4. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK.

BAB IX

KEANGGOTAAN

Pasal 14

(1)    Jumlah anggota BKM harus ganjil antara 9 (sembilan) orang sehingga memungkinkan dilakukan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

(2)    Anggota BKM adalah warga yang tinggal di Desa Semut. yang memenuhi kriteria nilai-nilai kemanusiaan dan telah ditetapkan warga serta dipercaya warga untuk mengemban amanat masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

(3)    Anggota BKM dipilih untuk masa bakti maksimum 2 (dua) tahun, dengan tiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat dilakukan penggantian (reshuffle) serta dapat dipilih ulang.

(4)    Anggota BKM menggambarkan keterwakilan nilai-nilai kemanusian, bukan keterwakilan wilayah, golongan maupun kelompok tertentu.

(5)    Sistem pemilihan anggota BKM adalah sistem pemilihan langsung secara rahasia, tanpa pencalonan, tanpa kampanye dan tanpa rekayasa.

(6)    Tatacara pemilihan diatur dalam aturan tersendiri.

BAB X

LEGALITAS BKM

Pasal 15

(1)    Legalitas BKM tercermin dari proses pembentukannya yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

(2)    Hasil kesepakatan masyarakat yang dirumuskan dalam rembug warga selanjutnya diaktekan pada Notaris.

BAB XI

REMBUG WARGA KELURAHAN (RWK) DAN RAPAT-RAPAT BKM

Pasal 16

(1)    Rembug Warga Kelurahan (RWK) adalah rembug yang dihadiri oleh utusan warga tingkat basis/RT dan perangkat kelurahan, relawan, dan lain-lain sebagai peninjau; yang dilakukan sebagai mekanisme pertanggungjawaban dan tanggunggugat BKM kepada seluruh warga.

(2)    RWK dilaksanakan sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi untuk:

  1. forum pertanggungjawaban BKM yang dilaksanakan minimal sekali setahun;
  2. pengambilan keputusan yang memerlukan kesepakatan warga karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat dan/atau masyarakat tidak menerima keputusan yang ditetapkan BKM;
  3. penetapan keadaan luar biasa, tak terduga dan berada di luar kendali (force-majeur) atau kondisi-kondisi yang berakibat luas bagi kegiatan dan program-program BKM.

Pasal 17

(1)    Rapat Anggota Tahunan (RAT), dilakukan setiap tahun untuk evaluasi dan penilaian terhadap kinerja unit-unit pelaksana BKM, membahas perkembangan kegiatan tahun sebelumnya, dan menetapkan rencana UP-UP dan kegiatan BKM, serta memilih koordinator anggota BKM dan pengelola UP-UP pada akhir masa jabatan.

(2)    Rapat Koordinasi Anggota (RKA), dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk melakukan pembahasan kemajuan dan perkembangan kegiatan serta menetapkan rencana bulan berikutnya untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit-Unit Pelaksana yang ada.

(3)    Rapat Prioritas Usulan Kegiatan (RPUK), dilakukan untuk menetapkan prioritas/ perankingan usulan-usulan kegiatan yang telah dinilai layak oleh UPK untuk disetujui memperoleh dana stimulan BLM, baik penyerapan maupun pergulirannya.

(4)    Rapat Keputusan Khusus (RKK), dilakukan secara insedental sesuai kebutuhan untuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan kegiatan REPLIKASI P2KP maupun penanggulangan kemiskinan secara umum sesuai batas kewenangannya, misalnya keputusan mengenai auditor untuk audit independen, keanggotaan dalam forum BKM, utusan peserta pelatihan, dll.

BAB XII

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

(1)    Rembug Warga Kelurahan (RWK) dianggap sah apabila dihadiri 75% dari jumlah total Utusan Warga ditambah 50% + 1 anggota BKM;

(2)    Pengambilan keputusan dalam RWK sah apabila memperoleh persetujuan dari 50% + 1. Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar keputusan sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Utusan Warga yang hadir.

Pasal 19

(1)    Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyatakan sah apabila dihadiri 50% + 1.

(2)    Pengabilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XIII

SUMBER-SUMBER PENDANAAN BKM

Pasal 20

Keuangan diperoleh dari :

(1)    Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari REPLIKASI P2KP.

(2)    Bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

(3)    Swadaya masyarakat

(4)    Bantuan dari donor

(5)    Kerjasama dengan pihak ketiga baik swasta, LSM, perguruan tinggi, perbankan, dll.

(6)    Kegiatan-kegiatan lain oleh UP-UP yang sah.

BAB XIV

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 21

(1)    Pertemuan rutin antara BKM, UP-UP, KSM/panitia, relawan, utusan warga, dan pemerintah kelurahan, misalnya setiap bulan atau tri wulan sekali untuk menyampaikan informasi perkembangan keputusan, kegiatan dan keuangan yang telah dilakukan dan yang akan dilaksanakan BKM;

(2)    Pembuatan dan optimalisasi pemanfaatan papan-papan informasi di seluruh lokasi strategis yang ada di kelurahan tersebut;

(3)    Dilaksanakan audit oleh auditor independen secara rutin setiap tahun;

(4)    Menyebarluaskan hasil-hasil audit ataupun hasil-hasil pemeriksaan kepada seluruh masyarakat di wilayahnya;

(5)    Melakukan konsultasi publik dalam hal keputusan dan kebijakan yang akan ditetapkan dan diterapkan BKM;

(6)    Membentuk dan mengembangkan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) di bawah Unit Pengelola Sosial (UPS) dan dimotori relawanrelawan;

(7)    Membuat dan menyebarluaskan secara berkala buletin atau leaflet tentang informasi singkat perkembangan kegiatan, keputusan dan keuangan BKM;

(8)    Sarana-sarana dan media-media lainnya yang sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 20

(1)    Pembubaran BKM hanya dapat dilakukan dengan keputusan yang melibatkan seluruh masyarakat melalui rembug warga.

(2)    Dalam hal BKM dibubarkan maka seluruh kekayaan yang dimiliki diserahkan kepada masyarakat  yang pelaksanaannya diatur tersendiri melalui RWK.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 21

(1)    Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

(2)    Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonokerto

pada tanggal  : 25 November 2008

 

Panitia   Pembentukan BKM              Pokja Perumus AD                         Pokja Pemantau

 

Utusan Warga                      Utusan Warga                               Utusan Warga

  BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)

“ NOTO JOYO “

 Desa Semut   Kecamatan  Wonokerto

 Kabupaten  Pekalongan

 ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

Pasal 1

LAMBANG ATAU LOGO DAN CAP

(1)    BKM memiliki lambang/Logo yang berbetuk :

 

(2)    Lambang/Logo BKM berarti atau bermakna:

a.Gerbang adalah pintu untuk munuju  berbagai harapan untuk meraih kesuksesan.

b.Empat tangga merupakan 4 pilar pokok ( masyarakat,pemerintah,pemuda dan Ulama’ )

c.Keris merupakan simbol kejayaan atau kesuksesan

d.Segi lima adalah tetap dalam kerangka negara persatuan yang berdasarkan pancasila.

(3)    BKM sebagai sebuah organisasi memiliki cap/ stempel yang berbentuk : Oval Bertuliskan

BKM ”NOTO JOYO” ditengah dan dikeliingi alamat Desa dan kecamatan,kabupaten.

Pasal 2

Sekretariat BKM

(1)    Sekretariat BKM ” NOTO JOYO ”, berkedudukan di Desa Semut Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan.

(2)    Sekretariat BKM terdiri dari Satu ( 1 ) orang, masing-masing bertindak sebagai kepala dan sebagai Staf,

(3)    Sekretariat BKM bekerja secara purna waktu, untuk mengadministrasi kegiatan sehari-hari, mencatat rapat BKM. Termasuk pula mencatat seluruh transaksi keuangan  baik yang dimanfaatkan untuk BOP BKM ataupun yang langsung kepada masyarakat yang disalurkan dan diterima melalui UP-UP BKM

(4)    Anggota BKM dan Unit-Unit Pengelola BKM tidak diperkenankan merangkap sebagai Sekretariat BKM.

(5)    Honor untuk sekretariat  BKM disesuaikan dengan kemampuan keuangan BKM  ditentukan melalui rapat anggota BKM

BAB II

PENASEHAT

Pasal 3

(1)    BKM dapat meminta warga yang dipandang mempunyai keahlian dan kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan sebagai penasehat.

(2)    Jumlahnya penasehat disesuaikan dengan kebutuhan.

(3)    Masa kerja penasehat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

KEDUDUKAN

(1)     Anggota BKM mewakili masyarakat miskin di kelurahan/desa setempat yang menyuarakan kepentingan dan keluhan masyarakat miskin

(2)     Anggota BKM secara kelembagaan melakukan  upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan yang dibuat

Pasal 5

SYARAT

Untuk menjadi anggota BKM, disyaratkan sebagai berikut :

(3)  Dipilih melalui proses pemilihan ditingkat basis RT/Kelompok terkecil dimana semua warga dalam komunitas basis tersebut dapat saling mengenal

Pasal 6

PROSES PEMILIHAN

 

(1)    Sudah Terpilih dari proses pemilihan tingkat basis RT/kelompok terkecil sebagai Utusan Warga,

(2)    Utusan Warga harus hadir pada acara pemilihan anggota BKM dalam RWD/K

(3)    Utusan Warga yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ART pasal 5

(4)    Dalam RWD/K proses pemilihan anggota BKM diperlukan TATA TERTIB PEMILIHAN BKM yang  disahkan oleh Rembug Warga Sebelum RWD dilaksanakan, yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan BKM.

(5)    Pemilihan anggota BKM secara langsung, umum, bebas  dan  rahasia

 Pasal 7

PENGATURAN PENGGUNAAN BUNGA / JASA PENGELOLAAN

Laba  yang diperoleh dari pinjaman bergulir akan dipergunakan sebagai berikut :

  1. Biaya Operasional BKM                      : 30 % (Max)
  2. Penambahan modal bergulir              : 45 % (Min)
  3. Alokasi dana kegiatan sosial              :  5 %
  4. Alokasi dana kegiatan lingkungan       : 10 %
  5. Cadangan inflasi dan kredit macet      : 10 %

Pasal 8

PENGGANTIAN ANGGOTA BKM ANTAR WAKTU

(1)       Dalam hal terjadinya pemberhentian, maka penggantian dilakukan melalui rapat anggota BKM yang dilakukan  selambat-lambatya 1 bulan terhitung sejak terjadinya kekosongan anggota

(2)       Calon pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut diambilkan dari utusan warga yang menjadi nomor urut di bawahnya dalam pemilihan BKM, dan yang selanjutnya diusulkan melalui rapat anggota BKM

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BKM

(1)    Setiap Anggota BKM memiliki hak bicara dan hak suara dalam rapat-rapat anggota BKM,

(2)    Hak bicara dan hak suara dalam rapat-rapat anggota BKM tidak dapat diwakilkan.

(3)    Anggota berkewajiban:

  1. Mentaati AD/ART serta keputusan rapat BKM
  2. Menjunjung nama baik BKM
  3. Menghadiri rapat yang telah dijadwalkan oleh BKM

(4)    Koordinator dan Anggota BKM yang ditunjuk berkewajiban mewakili BKM untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan

Pasal 10

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN BKM

(1)    Keanggotaan BKM berakhir karena :

  1. Mengundurkan diri
  2. BKM dibubarkan
  3. Meninggal dunia
  4. Masa bakti berakhir
  5. Dihukum pidana
  6. Tidak lagi bertempat tinggal di wilayah kelurahan setempat.

(2)    Dalam hal terjadinya pengunduran diri anggota sebagaimana butir (a) ayat (1) maka anggota yang mengundurkan diri harus melakukan pengajuan secara tertulis pada rapat anggota BKM yang diselenggarakan khusus untuk itu.

(3)    Surat pengajuan pengunduran diri menyebutkan alasan yang jelas.

(4)    Surat pengajuan pengunduran diri disampaikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan rapat anggota BKM.

(5)    Apabila keanggotaan telah berakhir maka hak dan kewajiban sebagai anggota BKM berakhir/ hilang

(6)    Berakhirnya keanggotaan BKM ditetapkan melalui rapat anggota khusus

BAB IV

REMBUG WARGA TAHUNAN

RAPAT ANGGOTA, HAK SUARA, KUORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT

Pasal 11

Rembug Warga Tahunan

(1)     Rembug Warga Kelurahan / Desa Tahunan dilakukan untuk membahas :

  1. Pertanggungjawaban BKM kepada Utusan Warga sebagai wakil masyarakat
  2. Hasil Laporan Tahunan BKM dan hasil audit,
  3. Rencana kegiatan/kerja beserta RAB dan menetapkannya
  4. Peninjauan dan atau pemilihan koordinator BKM
  5. Peninjauan ART.
  6. Hal-hal lain yang dipandang perlu

(2)     Rembug warga Tahunan diadakan selambat-lambatnya 1 bulan setelah tutup buku dan telah dilakukan audit independen

(3)     Rembug Warga Kelurahan / Desa Tahunan mengundang Utusan Warga, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Lembaga  Kelurahan / Desa.

(4)     Pemberitahuan/Undangan Rembug Warga Kelurahan / Desa Tahunan disampaikan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum hari pelaksanaan.

(5)     BKM berkewajiban memberikan sekurang-kurangnya 1 eksemplar Laporan Tahunan BKM dan hasil audit yang akan dibahas dalam Rembug Warga Kelurahan / Desa Tahunan di setiap dusun/RW bersamaan dengan  Pemberitahuan/Undangan .

(6)     Pembiayaan Rembug Warga Kelurahan / Desa Tahunan berasal dari BOP BKM, Pemerintah Kelurahan / Desa dan Swadaya Masyarakat.

Pasal 12

RAPAT ANGGOTA

(1)    Rapat anggota BKM dilaksanakan secara berkala dengan waktu yang telah disepakati bersama.

(2)    Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 50% +1 jumlah anggota BKM

(3)    Rapat anggota  dipimpin oleh koordinator atau anggota BKM yang ditunjuk.

(4)    Rapat anggota BKM sebagai keputusan BKM didokumentasikan dalam berita acara dan atau notulensi rapat dan dilampiri daftar hadir.

(5)    Rapat anggota BKM membahas:

  1. Laporan pemantauan kegiatan yang dilakukan anggota BKM
  2. Laporan kemajuan kegiatan yang dilakukan oleh UP-UP
  3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
  4. Laporan perkembangan keuangan
  5. Isu-isu terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan pengaduan masyarakat
  6. Perkembangan kelompok swadaya masyarakat yang didukung BKM.
  7. Hal-hal lain yang dipandang perlu berkaitan dengan masalah penanggulangan kemiskinan.

(6)    Koordinator dan atau Anggota BKM yang akan ditunjuk mewakili BKM dalam pembukaan rekening bank BKM dan untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 13

Sumber-sumber Pendanaan Kegiatan

(1)     Pendapatan jasa/bunga pinjaman dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan Lingkungan, serta untuk kegiatan administrasi BKM dan UP-UP BKM

(2)     Mengembangkan peran dan kepedulian semua lapisan masyarakat untuk berswadaya dalam penanggulangan kemiskinan, melalui  jimpitan, zakat dll

(3)     Memunculkan peran kerjasama dengan pihak lainnya ( LSM, Perbankan, lembaga keuangan serta pengusaha setempat )

(4)     Usaha lainnya yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

BAB V

PENCATATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 14

(1)     Pencatatan keuangan yang berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pertama kalinya dilakukan oleh Sekretariat BKM,

(2)     Pencatatan dan pengelolaan keuangan selanjutnya dilakukan oleh UPK dengan persetujuan BKM,

(3)     Dana BKM  tidak diperkenankan dikembangkan melalui deposito atau sejenisnya,

(4)     Biaya operasional BKM diperoleh dari persentase pendapatan yang tertuang dalam AD/ART

Pasal 15

JASA PENGELOLAAN

(1)    Besarnya bunga pinjaman 2 % per bulan

BAB. V

UP – UP BKM

Pasal 16

UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK)

 

Unit Pengelola Keuangan atau UPK adalah lembaga keuangan masyarakat gugus tugas dari BKM yang dikelola atas dasar prinsip profesionalisme serta berdasarkan pedoman pengelolaan dana bergulir.

Pasal 17

Pengangkatan dan Pemberhentian Manajer dan Staf UPK

(1)           Manajer dan staf  UPK diangkat serta diberhentikan oleh BKM.

(2)           Pengangkatan dan pemberhentian Manajer dan staf lainnya dilakukan melalui mekanisme Rapat Anggota BKM.

Pasal 18

Pertanggungjawaban UPK

(1)       Pengelola UPK bertanggungjawab langsung kepada BKM

(2)       UPK bertanggungjawab kepada BKM dalam hal pengelolaan keuangan yang disalurkan lewat BKM ke KSM dan penggulirannya

Pasal 19

Keputusan, Kebijakan dan Lembaga UPK

(1)     UPK menjalankan keputusan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh BKM.

(2)     BKM dapat memanfaatkan dan memampukan lembaga keuangan lokal yang sudah ada sebagai UPK (Misalnya; BMT, Kelompok Arisan dll) sejauh lembaga keuangan tersebut:

  1. Bukan lembaga keuangan yang kepemilikan, pelayanan maupun keang-gotaannya bersifat tertutup serta terbatas (exclusive),  melainkan yang menjamin kepemilikan dan keterlibatan seluruh masyarakat setempat (inclusive).
  2. Berkegiatan dan berpengalaman di bidang pelayanan kepada masyarakat miskin, upaya penanggulangan pengangguran serta pengembangan kewira-usahaan.
  3. Kredibilitas pengelolaannya transparan, akuntabel, dan profesional.
  4. Merupakan organ teknis atau gugus tugas BKM yang menjalankan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan BKM serta bertanggungjawab kepada BKM.
  5. Bersedia mematuhi azas, prinsip dan ketentuan yang ditetapkan BKM.

(3)     Manajer dan staf UPK berhak menerima imbal jasa yang besarnya disesuaikan dengan prestasi kerja dan kemampuan BKM serta ditetapkan dalam Rapat Anggota BKM.

(4)     Pengelola UPK sebaiknya melibatkan wanita.

Pasal 20

UNIT PENGELOLA LINGKUNGAN

(1)     Sesuai kebutuhan masyarakat BKM dapat membentuk Unit Pengelola Pembangunan Lingkungan UPL yang menjadi pelaksana atau gugus tugas BKM untuk perencanaan, penataan, perbaikan, pembangunan maupun pemeliharaan prasarana Lingkungan.

(2)     Pembentukan UPL menjawab atau memenuhi kebutuhan warga akan peningkatan kualitas perumahan dan lingkungannya.

(3)     Pembentukan UPL ditetapkan dalam mekanisme Rapat Anggota BKM.

                                                   Pasal 21

Pengangkatan dan Pemberhentian Staf UPL

(1) Pengelola UPL  diangkat serta diberhentikan oleh BKM

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Lingkungan  dilakukan melalui mekanisme Rapat Anggota BKM.

Pasal 22

Pertanggungjawaban UPL

(1)    Pengelola UPL bertanggungjawab langsung kepada BKM.

(2)    UPL bertanggungjawab kepada BKM dalam hal pengelolaan keuangan yang disalurkan kepada KSM / Panitia dan  penggulirannya jika ada

Pasal 23

Keputusan, Kebijakan dan Lembaga UPL

(1)    UPL menjalankan keputusan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh  BKM.

(2)    Pengelola UPL sebaiknya orang-orang yang peduli dan mempunyai ketrampilan dalam bidang pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 24

UNIT PENGELOLA SOSIAL

(1)    Sesuai kebutuhan masyarakat BKM dapat membentuk Unit Pengelola Pembangunan Sosial  UPS yang menjadi pelaksana atau gugus tugas BKM untuk perencanaan kegiatan-kegiatan sosial.

(2)    Pembentukan UPS menjawab atau memenuhi kebutuhan warga akan peningkatan rasa solidaritas dan menumbuhkan rasa peduli terhadap permasalahan sosial..

(3)    Pembentukan UPL ditetapkan dalam mekanisme Rapat Anggota BKM.

  Pasal 25

Pengangkatan dan Pemberhentian Staf UPS

(1)  Pengelola UPS  diangkat serta diberhentikan oleh BKM

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Sosial  dilakukan melalui    mekanisme Rapat Anggota BKM.

Pasal 26

Pertanggungjawaban UPS

(1)    Pengelola UPS bertanggungjawab langsung kepada BKM.

(2)    UPS bertanggungjawab kepada BKM dalam hal pengelolaan keuangan yang disalurkan kepada KSM / Panitia

Pasal 27

Keputusan, Kebijakan dan Lembaga UPS

(1)    UPS menjalankan keputusan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh  BKM.

(2)    Pengelola UPS sebaiknya orang-orang yang peduli dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan kebijakan BKM pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan.

BAB VII

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 28

Pengertian

 

(1)     Kelompok swadaya masyarakat atau KSM adalah kumpulan orang-orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha bidang sosial ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan prinsip dari, oleh dan untuk anggota.

(2)     Kelompok swadaya masyarakat dibentuk secara sadar oleh mereka yang merasa memiliki persamaan permasalahan dan kesamaan pandangan bahwa permasalahan yang dihadapi mustahil dipecahkan sendiri-sendiri,

(3)     Bekal utama pembentukan KSM adalah kemauan bersama.

Pasal 29

Tujuan

(1)     Mempelajari serta menanamkan pengertian tatalaksana ekonomi keluarga dan kelompok yang sehat,

(2)     Mengembangkan sikap ekonomi yang sehat diantara para anggota agar lebih sadar diri dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya,

(3)     Memberikan pelayanan kepada anggota, baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi atau usaha produktif, sosial dan politik,

(4)     Membina dan mengembangkan produksi dan pemasaran untuk meningkatkan taraf hidup anggota,

(5)     Membudayakan cara-cara pengambilan keputusan yang demokratis,

(6)     Meningkatkan kemampuan tawar kelompok dan masyarakat,

(7)     Menanamkan pada anggota dan masyarakat sekitar nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan, dan keterbukaan,

(8)     Ikut serta memperjuangkan terpenuhinya hak-hak warga negara termasuk menciptakan tatapemerintahan yang baik (good governence).

Pasal 30

Ciri-ciri

(1)     KSM merupakan kumpulan orang, (perlukan Jumlah Anggota minimal ?)

(2)     Keanggotaan KSM berdasar kesadaran, sukarela dan terbuka,

(3)     KSM bekerja dengan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota,

(4)     Kedudukan anggota KSM setara,

(5)     KSM mengadakan rapat anggota dan pengurus secara teratur,

(6)     Anggota KSM wajib memberikan simpanan dan menabung di KSM secara teratur untuk pemupukan modal,

(7)     KSM menjalankan upaya pendidikan dan pembinaan anggota secara teratur,

(8)     Usaha dan tatalaksana dilakukan secara terbuka,

(9)     Manfaat kegiatan diperluas.

Pasal 31

Status

(1)     Non formal atau tak berbadan hukum,

(2)     Otonom atau menentukan sendiri tujuan dan langkah kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

BAB VIII

REFERENDUM

Pasal 32

(1)    Apabila BKM dalam melaksanakan tugasnya menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip, nilai maupun visi dan misi P2KP, masyarakat berhak untuk mengusulkan pembubaran melalui referendum (RWKhusus).

(2)    Memperhatikan pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar, masyarakat dapat mengusulkan pembubaran BKM melalui Referendum yang diadakan untuk itu.

(3)    Tata cara pelaksaaan Referendum diatur dalam ketetapan rapat BKM

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur oleh rapat anggota sepajang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggara Rumah Tangga.

BAB X

PENUTUP

Pasal 34

Anggara Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan oleh rapat/ rembug warga di Balai Desa Semut  Pada hari KamisTanggal 12 Bulan Desember tahun 2008 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disetujui dan disahkan12 Desember 2008

                                                                                                Koordiator  BKM

                                                                                                                               ( Taryudi )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: